JAKARTA, STUDIO2NEWS — Badan Gizi Nasional (BGN) menepis isu adanya instruksi pemangkasan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN menegaskan bahwa pedoman teknis terbaru hanya menyediakan skema perhitungan ideal tenaga kerja yang berbasis pada skala penerima manfaat, sekaligus batasan pagu operasional harian.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa acuan rasio relawan tersebut dirancang untuk membantu mitra pengelola dapur menyesuaikan kebutuhan operasional tanpa melanggar ketentuan batas maksimal biaya operasional, yakni sebesar Rp3.000 per penerima manfaat setiap harinya.
“Tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan, apalagi meminta mitra untuk meng-cut atau mem-PHK mereka. Kami hanya memberikan opsi kalkulasi rasio kebutuhan relawan per hari agar efisien,” tegas Tysa.
Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) BGN, alokasi acuan jumlah relawan harian disesuaikan dengan kapasitas porsi pelayanan dapur sebagai berikut, 3.000 penerima manfaat, Acuan 47 relawan per hari. 2.500–2.999 penerima manfaat Acuan 42–47 relawan per hari, 2.000–2.499 penerima manfaat Acuan 33–42 relawan per hari, 1.500–1.999 penerima manfaat Acuan 24–33 relawan per hari dan 1.000–1.499 penerima manfaat Acuan 15–24 relawan per hari.
Tysa menekankan bahwa rincian angka di atas bukanlah batasan kaku. Dapur SPPG tetap diperbolehkan memperdayakan jumlah tenaga kerja melebihi angka acuan, selama total alokasi anggaran operasional tidak membengkak melebihi pagu Rp3.000 per penerima manfaat.
Guna menghindari pengurangan tenaga kerja di daerah, BGN mendorong pengelola dapur menerapkan sistem pergiliran kerja (shifting).
“Lewat mekanisme shifting, relawan yang biasanya masuk setiap hari dapat diatur jadwalnya secara selang-seling. Dengan begitu, produktivitas dapur tetap terjaga dan para pekerja tidak kehilangan mata pencaharian mereka,” jelas Tysa.
Langkah penyesuaian rasio relawan ini juga ditujukan untuk mengendalikan akuntabilitas anggaran negara. Mengingat standar upah dan biaya hidup di tiap daerah berbeda, BGN meminta setiap mitra bijak membagi alokasi antara kapasitas operasional dan ketersediaan anggaran.
Langkah klarifikasi BGN ini merespons gelombang keluhan pengelola dapur SPPG di media sosial. Salah satunya datang dari SPPG Padang Bulan 2 yang sempat mengabarkan purna tugas sejumlah relawannya akibat penyesuaian juknis baru.
Selain isu pengurangan tenaga kerja, sorotan publik juga mengarah pada beban kerja relawan di lapangan. Beberapa keluhan mengungkapkan bahwa sebelum adanya penyesuaian juknis, sebagian relawan harus bekerja ekstra hingga 14 jam per hari dengan kompensasi yang relatif terbatas, yakni sekitar Rp100 ribu per hari.
Melalui penerapan aturan anyar ini, BGN berharap manajemen operasional di seluruh dapur SPPG menjadi lebih tertib, proporsional dari segi jam kerja, serta efisien dalam penggunaan anggaran keuangan negara. (Red).
