Jakarta,Studio2News- Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2026 mengungkapkan bahwa 8 persen sekolah di Indonesia melaporkan adanya pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan peruntukan atau aturan.
Berdasarkan data resmi dari KPK RI, rincian bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan dana BOS meliputi, penggelembungan biaya (mark-up) mencapai 45 persen dari laporan penyalahgunaan dana. Lalu nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebesar 40 persen dari laporan. Kemudian pemerasan, potongan, atau pungutan liar (pungli) sebanyak 16 persen dari laporan, dan bentuk penyimpangan lainnya sebanyak 41 persen dari laporan.
Temuan ini menjadikan dimensi tata kelola institusi pendidikan sebagai aspek dengan skor indeks terendah dalam SPI Pendidikan 2026 (skor 70,67), meskipun skor integritas pendidikan nasional secara umum mengalami kenaikan ke angka 73,30.
Untuk membenahi penyalahgunaan dana BOS, praktik nepotisme, penggelembungan biaya, hingga pungutan liar di lingkungan sekolah, KPK merumuskan beberapa rekomendasi utama perbaikan tata kelola, antara lain penguatan regulasi dan larangan konflik kepentingan.
Sekolah diwajibkan menyusun aturan tegas mengenai larangan pemberian bingkisan kepada tenaga pendidik dari orang tua atau pihak ketiga yang berpotensi memicu konflik kepentingan.
Memastikan proses pengambilan keputusan di sekolah berjalan secara terbuka guna meminimalkan celah independensi lembaga yang saat ini skornya paling rendah (40,92).
Mengingat 40% laporan penyalahgunaan dana BOS berkaitan dengan nepotisme proyek, KPK mendorong pengetatan pengawasan internal serta digitalisasi sistem pengadaan sekolah agar bebas dari intervensi hubungan kekerabatan atau kepentingan pribadi.
Berikut beberapa poin rekomendasi KPK :
- Menyelenggarakan pelatihan administrasi keuangan secara berkala bagi kepala sekolah dan bendahara agar memahami pertanggungjawaban uang negara dengan benar.
- Menyediakan layanan konsultasi hukum dan administratif untuk mencegah salah kelola anggaran secara tidak sengaja.
- Mendorong peran Inspektorat Daerah sebagai pembina utama di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui edukasi preventif.
- Membuka ruang pelaporan yang kredibel bagi guru, orang tua, maupun masyarakat untuk melaporkan indikasi pemerasan atau potongan dana tanpa takut diintimidasi.
