KOTABUMI — Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus memantapkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menangani stunting. Langkah ini ditegaskan melalui kegiatan Entry Meeting Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung di Ruang Siger Setdakab Lampung Utara, Selasa (13/10/2026).
Pertemuan tersebut digelar dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan program penurunan jumlah kantong kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas strategis nasional.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., didampingi Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H., dan Sekretaris Daerah Dra. Intji Indriati, M.H., serta jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Sementara itu, tim pengawas BPKP dipimpin langsung oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Krisno Wandi Siahaan, S.E., M.M.
Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni menegaskan bahwa Pemkab Lampung Utara secara berkesinambungan terus berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Upaya keras tersebut mulai membuahkan hasil positif. Indikator pembangunan di Lampung Utara mencatatkan tren yang menggembirakan:
- Angka kemiskinan dan stunting terus menunjukkan grafik penurunan.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhasil dipertahankan pada kategori tinggi.
Meski menunjukkan progres positif, Bupati Hamartoni tidak menampik masih adanya sejumlah tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Beberapa hambatan utama yang dihadapi di lapangan antara lain:
- Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.
- Optimalisasi kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar.
- Keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
“Bicara mengenai kemiskinan, kami tetap membutuhkan intervensi dan dukungan lintas sektor untuk memberikan solusi nyata dalam mengurangi kantong kemiskinan serta menuntaskan masalah stunting di Lampung Utara,” pungkas Bupati Hamartoni.
Melalui pendampingan dan pengawasan dari BPKP, Pemkab Lampung Utara berharap tata kelola anggaran dan pelaksanaan program kemiskinan dapat berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (Red).
