Jakarta, Studio2News – Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas terkait carut-marut program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah sorotan tajam publik dan isu korupsi yang membayangi, Presiden memerintahkan jajaran kementerian dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merombak total tata kelola program bernilai jumbo ini.
Dalam rapat terbatas di Istana, Jakarta (15/7/2026) kemarin, Presiden menunjuk Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai komando utama dalam pembenahan ini. Pemerintah memberikan waktu satu bulan untuk melakukan kajian mendalam sebelum keputusan final diambil.
“Pak Presiden tidak ingin terburu-buru. Beliau ingin kajian yang hati-hati karena ini menyangkut jutaan orang,” ujar Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari.
Prabowo memberikan instruksi lugas untuk memperbaiki tata kelola program yang selama ini dianggap berjalan tanpa peta jalan yang jelas. Beberapa poin krusial yang harus segera dikaji ulang meliputi, Presiden memerintahkan agar golongan mampu dicoret dari daftar penerima. Fokus harus dialihkan secara presisi kepada masyarakat di daerah tertinggal dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, Standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dirombak.
Selain itu, pemerintah mulai membuka opsi pelibatan kantin sekolah, mematahkan ketergantungan pada skema kaku Perpres 115 dan Harga per porsi sebesar Rp15.000 akan ditinjau kembali. Pemerintah siap melakukan penyesuaian anggaran jika angka tersebut dianggap tidak lagi realistis di lapangan.
Instruksi Presiden ini muncul di tengah desakan keras dari koalisi masyarakat sipil, MBG Watch. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi IX DPR RI, mereka secara blak-blakan menuntut penghentian total program ini.
Agus Sarwono, anggota MBG Watch, menuding program ini sejak awal telah disusupi kepentingan politik dan praktik jual beli proyek SPPG.
“Tidak ada alasan penguat untuk melanjutkan program ini. Sejak awal, proyek ini penuh dengan risiko korupsi masif dan ketiadaan baseline studies yang jelas,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan pihaknya akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi tata kelola MBG.
Charles menyoroti ketimpangan data penerima manfaat yang dinilai tidak masuk akal. Berdasarkan masukan pakar, target penerima seharusnya bisa dipangkas signifikan dari 82 juta menjadi 26 juta saja.
“Kalau tujuan awalnya adalah memerangi stunting, maka tidak semua anak harus diberi makan. Kita butuh efisiensi agar anggaran raksasa ini tidak terbuang percuma dan tepat sasaran,” pungkas Charles. (Red).
