Bandar Lampung- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pembenahan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) tidak boleh hanya berfokus pada target peningkatan penerimaan daerah, melainkan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penguatan tata kelola layanan ini dinilai menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Bandar Lampung. Menurut Gubernur, tingginya intensitas interaksi di Samsat yang mencakup sekitar 5.000 warga setiap harinya menjadikan instansi ini sebagai salah satu indikator utama persepsi publik terhadap kinerja birokrasi. Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat bergantung pada seberapa mudah, cepat, ramah, transparan, dan pastinya layanan yang diberikan.
Gubernur mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Samsat untuk terus melakukan inovasi, melakukan pemangkasan birokrasi, serta mengakselerasi digitalisasi layanan. Selain itu, penguatan sinergi lintas instansi antara pemerintah daerah, kepolisian, PT Jasa Raharja, hingga pemerintah desa menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan dan efisiensi pelayanan.
Penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga kini masih menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan di Lampung. Alokasi dari penerimaan pajak tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Melalui pembenahan pelayanan yang berkelanjutan, pemerintah berharap prinsip akuntabilitas pengelolaan pajak dapat terwujud secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. (Sandi Putra/ Red)
