Lampung Utara- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Utara secara tegas menyerukan aksi bersama untuk mencegah, menekan, dan menolak penyebaran aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
Ketua MUI Lampung Utara, Drs. KH. M. Noerullah Qomaruddin AS, MH menegaskan bahwa keberadaan dan penyebaran aktivitas LGBT tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga melanggar norma sosial, budaya, dan tatanan moral masyarakat. Oleh karena itu, langkah konkret dan sinergi lintas sektor sangat mendesak untuk dilakukan.
“Saya sudah mendapatkan laporannya dan kami sudah membaca pergerakannya di media sosial. Secara khusus saya berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk dapat menyusun regulasi, kebijakan, serta langkah pencegahan yang nyata guna membatasi dan mengawasi ruang gerak aktivitas LGBT selanjutnya jajaran Forkopimda sama-sama meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum yang tegas terhadap setiap kegiatan yang melanggar hukum, norma asusila, serta ketertiban umum,”tegas KH Qomaruddin, saat dihubungi via ponselnya, Rabu 26 Agustus 2026.
Dirinya menambahkan seluruh elemen masyarakat pun dapat berperan, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat (ormas), hingga pihak pendidikan untuk aktif memperkuat benteng moral keluarga dan mengedukasi generasi muda.
MUI Lampung Utara menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai keagamaan dan pembinaan ketahanan keluarga sebagai pondasi utama untuk membendung pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan kearifan lokal.
“Dengan sinergi yang kuat antara Pemkab, aparatur penegak hukum, dan seluruh lapisan masyarakat, Lampung Utara diharapkan tetap menjadi daerah yang kondusif, religius, dan terbebas dari ancaman degradasi moral,”tukasnya. (Red)
