Jakarta,Studio2News- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai garda terdepan komunikasi strategis pemerintah. Tujuannya, agar kebijakan dan program pemerintah tersampaikan secara efektif, dipahami masyarakat, serta memperoleh dukungan publik.
Menurut Tito, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program dan pencapaian target pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengomunikasikan hasil kerjanya secara tepat, konsisten, dan kredibel kepada masyarakat.
Pemerintah tidak cukup hanya menghasilkan kebijakan yang baik, tetapi juga harus mampu menjelaskan tujuan, manfaat, dan dampaknya kepada masyarakat melalui saluran komunikasi yang efektif.
“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” ujar Tito dalam keterangan sepeti dirilis, Kamis (15/10/2026).
Tito menyoroti tantangan komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital. Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi ialah firehose of falsehood, yakni pola penyebaran informasi yang menyesatkan secara masif, berulang, cepat, dan melalui berbagai saluran sehingga berpotensi membentuk persepsi publik, bahkan ketika informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta.
Dalam situasi demikian, informasi yang benar dapat kehilangan perhatian masyarakat apabila disampaikan secara lambat, tidak konsisten, atau kalah intensif dibandingkan informasi yang keliru.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu membangun strategi komunikasi yang lebih terencana dan responsif. Informasi mengenai program, kebijakan, serta capaian pembangunan harus disampaikan secara berkelanjutan dengan bahasa yang mudah dipahami, didukung data yang akurat, dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di setiap daerah.
Penguatan komunikasi publik, dengan demikian, bukan sekadar aktivitas kehumasan atau penyebaran siaran pers. Fungsi tersebut juga mencakup pengelolaan informasi, koordinasi pesan antarlembaga, pemantauan perkembangan opini publik, serta kemampuan merespons isu dan disinformasi secara cepat dan proporsional.
Dalam konteks tersebut, Tito menempatkan Diskominfo sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam menyelaraskan komunikasi kebijakan hingga ke tingkat daerah.
“Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, (Dinas) Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu (narasinya),” ujarnya.
Tito juga menekankan pentingnya manajemen media yang sistematis melalui media konvensional maupun media sosial. Menurutnya, komunikasi pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat agar informasi mengenai kebijakan dan program nasional dapat diperkuat dengan pemberitaan tentang pelaksanaan serta capaian program di daerah.
Untuk itu, ia mendorong Diskominfo provinsi dan kabupaten/kota membangun koordinasi yang efektif dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuat penyampaian informasi pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras, tanpa mengabaikan konteks, kebutuhan, dan kondisi masyarakat setempat. (Red)
