Jakarta- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melancarkan langkah strategis guna mengurai benang kusut antrean panjang pendaftaran haji di Indonesia. Melalui proses validasi dan verifikasi secara masif terhadap 5,7 juta data jemaah, Pemerintah berhasil menemukan dan membersihkan sekitar 400 ribu data yang tergolong tidak valid (invalid).
Pembersihan data bermasalah tersebut memberikan dampak yang amat signifikan terhadap efisiensi daftar tunggu. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa penataan data faktual ini berhasil memangkas estimasi masa tunggu jemaah haji reguler secara drastis. Rata-rata durasi antrean yang sebelumnya sempat menyentuh angka 49 tahun dan disesuaikan secara administratif menjadi 26 tahun kini menyusut menjadi rata-rata 14 tahun.
Kendati penurunan masa tunggu tergolong signifikan, reformasi di tubuh Kemenhaj dipastikan masih terus berlanjut. Dahnil menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara khusus menginstruksikan Pemerintah untuk merumuskan formulasi strategis lanjutan demi mempersingkat antrean haji bagi masyarakat.
Selain fokus pada efisiensi waktu tunggu, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada aspek akuntabilitas dan transparansi pembenahan internal tata kelola dana haji,”Bapak Presiden menginstruksikan rekonstruksi menyeluruh atas sistem pengelolaan keuangan yang ada, sekaligus mendorong dilakukannya audit forensik. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh kondisi keuangan haji dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kemaslahatan jemaah,”tukas Dahnil Anzar Simanjuntak. (Red)
