TULANG BAWANG BARAT — Suasana Desa (Tiyuh) Karta Tanjung Selamat, Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kian memanas jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati).
Hanya dalam hitungan jam sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan pada Rabu (21/10/2026), ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Adat Buay Perja Sungkai Bunga Mayang nekat menduduki Balai Tiyuh sejak Selasa (20/10/2026) dini hari.
Aksi pendudukan ini dipicu oleh sengketa batas wilayah yang tak kunjung usai antara Masyarakat Adat Buay Perja (Kecamatan Sungkai Bunga Mayang) dan Masyarakat Adat Buay Bulan (Kecamatan TBU). Warga yang geram terus memadati halaman balai tiyuh dan menyuarakan tuntutan agar proses Pilkati dihentikan sementara hingga sengketa batas wilayah menemukan titik terang secara hukum dan adat.
Situasi di lapangan kian tegang dan memancing sorotan publik lantaran adanya ketimpangan respons dari pihak pemerintah daerah yang bersengketa. Berdasarkan pantauan di lokasi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Utara, mulai dari Bupati, Kapolres, hingga pimpinan DPRD, telah hadir di lokasi sejak siang hari.
Kehadiran mereka bertujuan untuk berdialog, mengawal situasi, dan meredam ketegangan agar tidak memicu gesekan antarkelompok adat.
Sayangnya, iktikad baik tersebut terkesan bertepuk sebelah tangan. Hingga Selasa dini hari, jajaran Forkopimda Tubaba justru belum tampak menunjukkan batang hidungnya di lokasi konflik. Hanya Camat TBU yang terlihat berada di balai tiyuh, sementara para pengambil kebijakan tingkat kabupaten absen dalam dialog krusial tersebut.
Kehadiran jajaran Forkopimda Tubaba dinilai sangat krusial mengingat ajakan dialog telah dilayangkan oleh pihak Forkopimda Lampung Utara untuk merumuskan solusi bersama atas klaim wilayah batas kedua kabupaten.
Kini, nasib pelaksanaan Pilkati dan ketenteraman warga di Desa Karta Tanjung Selamat berada di ujung tanduk.
Tanpa penanganan yang cepat dan tegas dari kedua belah pihak pemerintah daerah, kekhawatiran akan terjadinya konflik sosial antarmasyarakat adat kian membesar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi maupun keputusan pasti terkait tuntutan penundaan Pilkati dari Pemkab Tubaba, sementara ratusan massa di lokasi masih bertahan menunggu kejelasan. (Ilham/Red).
