Lampung Selatan- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menerapkan sistem retribusi elektronik (e-Retribusi) mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung Selatan menilai langkah awal yang menjadikan Pasar Sidomulyo sebagai pilot project ini sebagai bentuk modernisasi tata kelola keuangan daerah.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung Selatan, Amelia Nanda Sari, SH, MH., menyatakan bahwa digitalisasi penerimaan pasar merupakan kebijakan strategis untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Penerimaan yang langsung terintegrasi dan tercatat di Kas Daerah akan meminimalisasi potensi kebocoran, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikelola secara lebih optimal,” ujar Amelia.
Meski demikian, Amelia memberikan catatan agar proses transisi tidak menimbulkan gejolak di tingkat pedagang. Pihaknya mengimbau Pemkab untuk melakukan pendampingan secara konsisten.
“Transisi ke sistem digital harus dilakukan bertahap, disertai sosialisasi dan pendampingan yang intensif kepada pedagang. Jangan sampai sistem baru ini justru menyulitkan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pasar Sidomulyo akan menjadi barometer keberhasilan sebelum skema e-Retribusi direplikasi ke sektor penerimaan daerah lainnya.
Penerapan e-Retribusi ini dipatangkan melalui rapat koordinasi Pemkab Lampung Selatan dengan pihak Bank Syariah Nasional (BSN) pada Jumat (11/9/2026). Rapat dipimpin oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani.
Tri menjelaskan bahwa skema kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretaris Daerah untuk memperkuat kolaborasi bersama sektor perbankan.
“Target kami adalah memayungi kolaborasi ini dengan regulasi yang jelas, agar pengelolaan penerimaan daerah semakin transparan dan memberikan dampak positif bagi kemandirian fiskal daerah,” ungkap Tri.
Sementara itu, Deputy Branch BSN Bandar Lampung, Andi Kusuma, menegaskan kesiapan perbankan dalam menyediakan infrastruktur transaksi digital di pasar tradisional. Pihaknya menyiapkan skema pembayaran berbasis Virtual Account (VA) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Langkah awal diarahkan pada pembangunan sistem yang terpadu, mencakup alur transaksi dari pengelola pasar hingga ke masing-masing pedagang,” kata Andi. (Wawan/ Red)
