JAKARTA, Studio2News – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan mengumumkan penutupan sementara terhadap 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mangkir dari kewajiban pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Keputusan ini diambil demi memastikan aspek kesehatan dan higienitas penyelenggaraan program benar-benar terjaga.
“Saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” ujar Kepala BGN, Sudaryono, melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (8/9/2026).
Sudaryono menegaskan, kepatuhan terhadap standar SLHS dan kriteria sanitasi merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar dalam operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur MBG,” imbuhnya.
Sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, BGN terus mengintensifkan penyisiran serta verifikasi ketat terhadap puluhan ribu dapur SPPG di berbagai wilayah. Dari total awal sebanyak 27.485 unit, BGN melakukan penyesuaian penetapan sementara menjadi 27.022 dapur SPPG.
Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi lintas instansi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB, terungkap ada 1.999 dapur SPPG yang sama sekali belum mengurus pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan setempat.
“Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, tetapi tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” tegas Sudaryono dengan nada geram.
Setelah melalui rangkaian proses konfirmasi dan evaluasi bertahap, BGN akhirnya menjatuhkan sanksi administratif berupa penutupan sementara bagi seluruh dapur yang tidak patuh tersebut.
Berdasarkan data BGN, rincian penutupan sementara 1.999 dapur SPPG terbagi ke dalam tiga wilayah operasional utama:
- Wilayah 1: 351 dapur SPPG
- Wilayah 2:417 dapur SPPG
- Wilayah 3: 231 dapur SPPG
Melalui langkah investigasi dan penertiban ini, BGN berharap standar kualitas dan keamanan pangan dapat terus dikawal secara ketat guna melindungi masyarakat penerima manfaat. (Red).
