JAKARTA, Studio2News – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan kantin sekolah dalam penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik tajam. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, secara tegas menolak wacana tersebut karena dinilai tidak efisien dan berpotensi menimbulkan kerumitan baru.
“Jangan lagi ditambah dengan meminta sekolah membuat dapur baru. Itu tidak perlu. Presiden memang meminta untuk dikaji, tapi sebaiknya jangan dilakukan. Jangan sampai kita malah menciptakan masalah baru,” tegas Irma dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Jumat (17/7/2026) kemarin.
Dalam rapat tersebut, Irma mendesak pimpinan BGN yang baru untuk segera menuntaskan berbagai persoalan mendasar yang diwariskan dari kepemimpinan sebelumnya. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh yang mencakup aspek fiskal, administrasi, hingga manajemen sumber daya manusia (SDM).
Menurut Irma, evaluasi tata kelola tidak boleh berjalan sendirian tanpa disertai solusi konkret bagi permasalahan yang saat ini tengah dihadapi di lapangan.
“Evaluasi tata kelola harus dilakukan secara paralel dengan penyelesaian masalah yang ada hari ini. Jangan sampai tata kelola diperbaiki, tapi solusi atas tuntutan para asosiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini mengadu ke DPR tidak terjawab,” ujar Irma.
Ia menambahkan bahwa Komisi IX berkomitmen penuh mengawal pelaksanaan program MBG agar tidak jalan di tempat.
Sebelumnya, wacana pelibatan kantin sekolah mencuat setelah Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan adanya arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari alternatif skema pelaksanaan di luar SPPG.
Agustina menjelaskan bahwa meskipun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 saat ini membatasi skema pelaksanaan hanya melalui SPPG, Presiden memberikan ruang bagi BGN untuk mengeksplorasi opsi lain.
“Presiden mengatakan, ‘silakan dikaji jika ada alternatif lain’. Jadi, SPPG bukan satu-satunya pilihan. Namun, beliau menekankan agar setiap keputusan kebijakan harus didasari oleh kajian yang mendalam dan komprehensif,” jelas Agustina belum lama ini.
Saat ini, BGN tengah memfokuskan diri untuk merampungkan kajian tata kelola MBG. Hasil kajian tersebut nantinya akan dipaparkan kembali kepada Presiden sebagai landasan pengambilan kebijakan strategis ke depan. (Red).
