Jakarta- Badan Gizi Nasional (BGN) secara konsisten memperluas cakupan program pemenuhan gizi nasional melalui aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap dan terukur. Langkah strategis ini difokuskan langsung pada wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari menyatakan bahwa proses aktivasi gelombang kedua ini merupakan wujud komitmen lembaga dalam memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan para santri di lingkungan pesantren.
“Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat yang paling membutuhkan,” ujar Agustina Arumsari dalam keterangannya di Jakarta.
Setelah sebelumnya menginisiasi aktivasi 1.460 dapur baru yang tersebar di 32 Provinsi pada Oktober lalu, BGN kembali melanjutkan proses aktivasi untuk 953 SPPG baru di 34 Provinsi pada bulan ini, yang dijadwalkan akan kembali disusul dengan jumlah serupa pada pekan depan.
Kehadiran ratusan SPPG baru ini diproyeksikan mampu melayani sekurang-kurangnya 1,5 juta penerima manfaat pada tahap awal, yang jumlahnya akan terus bertambah seiring beroperasinya dapur secara penuh.
Meski demikian, BGN memberlakukan standar seleksi yang ketat bagi setiap dapur yang diusulkan untuk beroperasi. Pihak BGN menegaskan bahwa hanya dapur yang mampu membuktikan kesiapan infrastruktur, ketersediaan personel, serta kepatuhan terhadap tata kelola keamanan pangan yang akan diaktivasi.
“Setiap dapur wajib mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi demi menjamin kualitas dan keamanan makanan bergizi gratis yang disalurkan kepada masyarakat,” tegasnya
Seiring dengan masifnya perluasan program ini, BGN turut mengeluarkan imbauan penting kepada masyarakat, Pemerintah daerah, dan para mitra agar senantiasa waspada terhadap potensi penipuan atau praktik percaloan yang mengatasnamakan lembaga.
BGN memastikan bahwa seluruh mekanisme pembukaan dan pendaftaran SPPG berjalan secara transparan melalui sistem digital resmi.
“Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan dalam bentuk apa pun. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan segera laporkan kepada pihak berwajib,”imbaunya
Dalam menjalankan program strategis nasional ini, BGN secara khusus mengharapkan sinergi dan dukungan aktif dari jajaran pemerintah daerah, pimpinan pondok pesantren, serta rekan-rekan media massa agar program penyaluran gizi ini dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (Red)
