Tubaba, Studio2news — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) akhirnya buka suara terkait polemik Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati) Karta Tanjung Selamat, Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU).
Pemkab menegaskan pesta demokrasi tingkat tiyuh (desa) tersebut tetap dilanjutkan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah teguh ini diambil lantaran status administrasi wilayah Karta Tanjung Selamat secara sah masih berada di bawah naungan Kecamatan TBU, Kabupaten Tubaba.
Selain itu, hingga kini Pemkab Tubaba menegaskan tidak pernah menerima instruksi tertulis dari Gubernur Lampung maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda pelaksanaan tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (DPMT) Tubaba, Sofyan Nur, menjelaskan bahwa pemerintah daerah bekerja berdasarkan payung hukum yang jelas dalam mengawal setiap tahapan Pilkati.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, kewenangan penuh untuk menunda pemilihan berada di tangan Kemendagri. Karena tidak ada surat pembatalan atau penundaan resmi dari pihak berwenang, Pemkab wajib menjalankan tahapan yang telah dijadwalkan.
“Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026, penundaan pemilihan merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Hingga saat ini, kami tidak pernah menerima surat resmi, baik dari Gubernur maupun Kemendagri, yang memerintahkan penundaan Pilkati. Atas dasar itulah pelaksanaan pemilihan tetap dilanjutkan,” ujar Sofyan dengan tegas, Kamis (22/10/2026).
Sebelumnya, penyelenggaraan Pilkati Karta Tanjung Selamat pada Rabu (21/10/2026) mendadak menyita perhatian publik. Timbul spekulasi dan simpang siur informasi di lapangan terkait dugaan instruksi penundaan dari Gubernur Lampung. Isu ini mencuat seiring memanasnya sengketa tapal batas antara masyarakat adat Buay Perja dan Buay Bulan yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Tubaba menegaskan bahwa keputusan melanjutkan Pilkati bukanlah bentuk pengabaian terhadap dinamika sosial di lapangan, melainkan wujud kepatuhan terhadap regulasi administrasi pemerintahan.
Kendati Pilkati tetap berjalan, Pemkab Tubaba memastikan komitmennya untuk terus menjaga kondusivitas keamanan dan mengawal penyelesaian persoalan batas adat antara Buay Perja dan Buay Bulan agar tidak memicu konflik yang lebih luas. (Ilham/Red).
