Demi Jaga Kondusivitas, Pilkades Desa Karta Tanjung Selamat Tulang Bawang Barat Akhirnya Ditunda

LAMPUNG UTARA – Polemik tapal batas antara Kabupaten Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat menemui titik terang setelah aspirasi masyarakat adat Buay Perja Sungkai Bunga Mayang penundaan Pemilihan Kepala Tiuh (Pilkati) di Tiuh Karta Tanjung Selamat dikabulkan.

Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, menyatakan bahwa penundaan pelantikan dan proses Pilkades ini dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Keputusan tersebut diambil atas intruksi serta pertimbangan matang dari Gubernur Lampung dan Kapolda Lampung.

“Sesuai dengan harapan masyarakat untuk menunda pelantikan kepala desa. Penundaan ini juga atas keinginan Pak Gubernur, Kapolda dengan segala pertimbangan,” ujar Hamartoni Ahadis dalam keterangannya Selasa malam (20/10/2026).

Sebelum mengambil keputusan ini, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah membangun komunikasi intensif dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kapolres guna mencapai kesepakatan bersama.

Terkait konflik tapal batas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di wilayah tersebut, Hamartoni menegaskan bahwa penyelesaiannya akan terus dikawal dengan berpedoman pada kesepakatan yang telah dibuat pada tahun 2022 lalu. Ia meminta waktu dan kesempatan kepada masyarakat agar pemerintah bersama DPRD dan jajaran Forkopimda dapat menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif.

“Warga Buay Perja Sungkai Bunga Mayang adalah bagian daripada warga kami juga. Jadi kami tetap memperjuangkan sampai menjadi harapan mereka. Kita ingin masyarakat hidup damai satu sama lain,” pungkasnya.

Melalui langkah ini, pemerintah daerah berharap situasi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dapat terus terjaga, sembari proses penyelesaian konflik tapal batas diupayakan menuju titik temu yang adil bagi semua pihak.

Sebelumnya, Suasana Desa (Tiyuh) Karta Tanjung Selamat, Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kian memanas jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati).

Hanya dalam hitungan jam sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan pada Rabu (21/10/2026), ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Adat Buay Perja Sungkai Bunga Mayang nekat menduduki Balai Tiyuh sejak Selasa (20/10/2026) dini hari.

Aksi pendudukan ini dipicu oleh sengketa batas wilayah yang tak kunjung usai antara Masyarakat Adat Buay Perja (Kecamatan Sungkai Bunga Mayang) dan Masyarakat Adat Buay Bulan (Kecamatan TBU). Warga yang geram terus memadati halaman balai tiyuh dan menyuarakan tuntutan agar proses Pilkati dihentikan sementara hingga sengketa batas wilayah menemukan titik terang secara hukum dan adat.

Situasi di lapangan kian tegang dan memancing sorotan publik lantaran adanya ketimpangan respons dari pihak pemerintah daerah yang bersengketa. Berdasarkan pantauan di lokasi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Utara, mulai dari Bupati, Kapolres, hingga pimpinan DPRD, telah hadir di lokasi sejak siang hari.

Kehadiran mereka bertujuan untuk berdialog, mengawal situasi, dan meredam ketegangan agar tidak memicu gesekan antarkelompok adat.

Sayangnya, iktikad baik tersebut terkesan bertepuk sebelah tangan. Hingga Selasa dini hari, jajaran Forkopimda Tubaba justru belum tampak menunjukkan batang hidungnya di lokasi konflik. Hanya Camat TBU yang terlihat berada di balai tiyuh, sementara para pengambil kebijakan tingkat kabupaten absen dalam dialog krusial tersebut.

Kehadiran jajaran Forkopimda Tubaba dinilai sangat krusial mengingat ajakan dialog telah dilayangkan oleh pihak Forkopimda Lampung Utara untuk merumuskan solusi bersama atas klaim wilayah batas kedua kabupaten.
Kini, nasib pelaksanaan Pilkati dan ketenteraman warga di Desa Karta Tanjung Selamat berada di ujung tanduk.

Tanpa penanganan yang cepat dan tegas dari kedua belah pihak pemerintah daerah, kekhawatiran akan terjadinya konflik sosial antarmasyarakat adat kian membesar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi maupun keputusan pasti terkait tuntutan penundaan Pilkati dari Pemkab Tubaba, sementara ratusan massa di lokasi masih bertahan menunggu kejelasan. (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!