JAKARTA, Studio2News – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat persediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) secara nasional mengalami penurunan dari kondisi normal 20 hari menjadi sekitar 16 hingga 18 hari.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa penurunan cadangan ini dipicu oleh fenomena shifting atau pergeseran konsumsi masyarakat secara masif dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Di saat bersamaan, Bahlil juga menyoroti maraknya praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM subsidi yang dijual kembali dengan harga industri.
“Kenapa stok berada di bawah 20 hari? Karena terjadi shifting. Masyarakat yang tadinya menggunakan RON 92 (Pertamax) dan RON 95 (Pertamax Green) beralih ke RON 90 (Pertalite) karena selisih harganya cukup ekonomis. Ini inti persoalannya,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).
Meskipun terjadi lonjakan permintaan, Bahlil menegaskan bahwa ketersediaan Pertalite nasional masih berada pada batas aman. Sementara itu, stok untuk jenis Solar serta BBM nonsubsidi RON 92, RON 95, dan RON 98 dipastikan tidak mengalami kendala sama sekali.
Pemerintah memperkirakan stok Pertalite akan kembali normal ke level 20 hari dalam kurun waktu satu minggu seiring berjalannya proses pengolahan di kilang-kilang Pertamina.
“Secara standar nasional masih oke. Untuk mencapai angka 20 hari, kita butuh waktu sekitar seminggu. Di angka 16–18 hari ini bukan berarti kita kekurangan cadangan minimal,” jelasnya.
Selain faktor perubahan pola konsumsi, Bahlil menumpahkan sorotannya pada dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi, khususnya Biosolar. Ia mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengambil tindakan hukum tegas terhadap oknum masyarakat maupun spekulan yang menampung BBM subsidi demi meraup keuntungan industri.
Hal tersebut ditegaskan Bahlil saat menggelar rapat koordinasi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran pejabat terkait di Kantor Kementerian ESDM pada hari yang sama.
“Saya minta tolong kepada Pak Kapolri untuk menindak dan memproses hukum para pelaku. Masa minyak Solar subsidi ditampung lalu dijual lagi dengan harga industri? Ingat, subsidinya dibiayai oleh uang negara,” kata Bahlil menegaskan.
Bahlil menambahkan, antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak selalu disebabkan oleh kelangkaan pasokan. Sebagian kasus justru dipicu oleh modus pembelian ilegal, seperti penggunaan mobil bermesin besar hingga kendaraan dengan tangki rakitan (tangki modifikasi).
“Perilakunya belum berubah. Mobil seperti Pajero atau kendaraan lain yang tangkinya dimodifikasi ikut ngantre dalam jumlah besar untuk menyedot BBM subsidi, lalu dijual kembali,” bebernya. Terkait sanksi pidana yang relevan, Bahlil menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian.
Di sisi logistik, Menteri ESDM juga mengidentifikasi adanya hambatan distribusi BBM antarpulau, khususnya rute Jawa Timur menuju Bali dan kawasan sekitarnya yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Guna mencegah kekosongan pasokan di daerah penopang, Bahlil menginstruksikan PT Pertamina (Persero) untuk menambah armada kapal tanker demi mempercepat proses pengiriman.
“Saya sudah perintahkan Pertamina segera menggandakan armada kapal agar tidak terjadi kendala pasokan di daerah-daerah dan percepatan pengiriman bisa segera terealisasi,” tutup Bahlil. (Red).
