JAKARTA, Studio2News – Pemerintah terus memperketat validasi dan ketepatan sasaran dalam eksekusi program strategis nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas memutuskan untuk mengecualikan puluhan sekolah swasta dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai sudah mapan dan tidak membutuhkan subsidi negara.
Dilansir Kompas.com, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 80 sekolah swasta di seluruh Indonesia yang resmi dicoret (exclude) dari alokasi program MBG. Langkah penyisiran ini dilakukan untuk memastikan anggaran negara benar-benar terserap oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Sudah kita sisir, sekarang ini kan kita udah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite kan saya kira tidak membutuhkan MBG,” kata Sudaryono, Jumat (28/8/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan pengecualian ini sudah berjalan di lapangan, di mana sekolah-sekolah kategori tersebut tidak lagi menerima distribusi alokasi MBG dari pemerintah. Penajaman data penerima ini juga berkaitan langsung dengan efisiensi dan penyesuaian kebutuhan anggaran negara.
Sebagai contoh konkrit, Sudaryono menyebut institusi pendidikan seperti SMA Taruna Nusantara serta sekolah di bawah naungan Yayasan Kemala Bhayangkari termasuk dalam daftar sekolah yang tidak dialokasikan MBG. Sekolah-sekolah tersebut, lanjutnya, mayoritas merupakan sistem berasrama (boarding school) yang pengelolaan konsumsi siswanya sudah mandiri dan terintegrasi dengan pembiayaan sekolah.
“Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara, kemudian Kemala Bhayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama,” ujar mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut, mengenang pengalamannya saat bersekolah di SMA Taruna Nusantara yang sistem konsumsinya memang dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah.
Bagi masyarakat atau pihak yang ingin melakukan pengecekan transparansi data, Sudaryono mempersilakan publik untuk memantau langsung melalui platform pemantauan resmi.
“Anda bisa cek di Radar MBG. Cek aja, misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS [Jakarta Intercultural School], atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Bhayangkari misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG,” tutur Sudaryono.
Meski memastikan penajaman dan efisiensi anggaran program MBG telah berjalan matang, Sudaryono belum merinci total penghematan anggaran secara pasti. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2027 yang telah ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp 240 triliun, meluruskan berbagai proyeksi angka yang sebelumnya beredar di publik. (Red).
