JAKARTA, Studio2News – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penyesuaian strategi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di bawah kepemimpinan baru, BGN berencana mengalihkan peran dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada kantin sekolah, khususnya bagi sekolah di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Dikutif Kompas.com, Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil guna menjawab kendala geografis dan efisiensi. Menurutnya, tidak semua wilayah memungkinkan untuk pembangunan dapur umum, terutama di daerah terpencil dengan jumlah siswa yang terbatas.
“Di tempat terpencil, misalnya di Lombok Barat, saya pernah mengunjungi satu pulau yang muridnya hanya 119 orang. Tentu tidak mungkin didirikan dapur khusus di sana,” ujar Nanik belum lama ini.
Rencana melibatkan kantin sekolah ini mendapat respon positif dari pengamat kebijakan publik Universitas Lampung (Unila), Dedy Hermawan. Ia menilai langkah tersebut sebagai terobosan pragmatis untuk menjawab berbagai kritik yang selama ini membayangi program MBG, mulai dari isu efisiensi anggaran hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Pelibatan kantin sekolah adalah opsi yang layak diapresiasi. Alih-alih membangun infrastruktur baru yang memakan biaya besar, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada dan bersinergi dengan ekosistem lokal,” jelas Dedy saat dihubungi, Selasa (9/6/2026).
Dedy menyoroti bahwa anggaran fantastis sebesar Rp300-an triliun untuk program ini menuntut manajemen yang lebih efisien. Dengan memanfaatkan kantin sekolah, biaya logistik dan distribusi yang membengkak di daerah terpencil dapat ditekan secara signifikan.
Dedy menyarankan agar pemerintah menjadikan wilayah 3T sebagai pilot project untuk menguji efektivitas model ini. Jika terbukti berhasil, model tersebut dapat direplikasi ke wilayah perkotaan di seluruh Indonesia. Namun, ia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum kebijakan ini diterapkan secara masif.
“Pemerintah harus berbasis data riil agar bantuan tepat sasaran. Jangan sampai program ini bersifat top-down. Pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah harus dilibatkan secara aktif karena mereka yang paling memahami kebutuhan sosial dan kondisi siswa di lapangan,” tambahnya.
Meski mendukung pelibatan pihak ketiga, Dedy memberikan peringatan keras terkait aspek pengawasan. Ia menegaskan bahwa perubahan skema distribusi tidak boleh mengompromikan standar gizi yang telah ditetapkan.
“Kunci keberhasilannya ada pada monitoring dan evaluasi yang ketat. Selain itu, pemberian makan tidak harus seragam. Jika berbasis data kebutuhan riil, efisiensi anggaran yang tercipta bisa dialihkan untuk meningkatkan kualitas gizi per porsi, sehingga nilai nutrisinya jauh lebih baik,” pungkas Dedy.
Selain kantin, Dedy mendorong BGN untuk menjajaki kolaborasi dengan kelembagaan lokal lainnya, seperti asosiasi komite sekolah, untuk memperkuat tata kelola program di akar rumput. (*).
