JAKARTA, studio2news – Upaya tersangka dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sony Sonjaya (SS), untuk mendapatkan status Justice Collaborator (JC) resmi kandas di tangan Kejaksaan Agung (Kejagung). Penolakan ini seolah membuka tabir baru betapa peliknya skandal yang menggerogoti program strategis nasional tersebut.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa posisi Sony sebagai pelaku utama menjadi tembok penghalang utama pemberian status tersebut.
“Yang bersangkutan adalah pelaku utama. Selain itu, dalam pemeriksaan, yang bersangkutan belum mengakui perbuatannya sesuai yang disangkakan,” tegas Syarief di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menepis kekhawatiran bahwa pengusutan kasus akan mandek pasca-penolakan JC, Syarief memastikan penyidikan tetap berjalan tegak lurus. Kejagung mengklaim telah mengantongi segudang alat bukti, mulai dari keterangan saksi, dokumen, barang bukti elektronik, hingga keterangan ahli.
“Kami tidak bergantung pada keterangan satu orang saja. Alat bukti yang kami cari sudah cukup banyak,” imbuhnya.
Syarief menambahkan, peran Sony dianggap sentral sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses penentuan dan verifikasi titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi episentrum korupsi program ini.
Tak mau menyerah, tim kuasa hukum Sony, Krisna Murti, kini mengalihkan strategi dengan mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengambil alih status JC tersebut. Krisna bahkan melempar sinyal ancaman yang cukup mengejutkan terkait adanya 26 nama “berpengaruh” yang siap dibongkar oleh kliennya.
“Sangat memalukan jika saat Sony ingin mengungkap semua pihak yang diduga mempunyai andil besar termasuk 26 nama besar yang berpengaruh dalam penjualan titik SPPG di Indonesia justru JC-nya ditolak,” ujar Krisna dengan nada menyayangkan, Rabu (24/6/2026).
Pihak Sony berdalih bahwa perlindungan LPSK mutlak diperlukan karena adanya risiko keamanan bagi Sony dan keluarganya jika berani mengungkap daftar nama pejabat tinggi yang diduga terlibat dalam skandal ini.
Di tengah buntu-nya negosiasi dengan penyidik, publik kini menaruh perhatian besar pada sikap LPSK. Krisna Murti berharap lembaga tersebut dapat bekerja secara objektif tanpa intervensi pihak mana pun, mengingat “orang-orang penting” yang terseret dalam kasus ini memiliki pengaruh yang tidak main-main.
“Kami mendorong LPSK agar memberikan JC sesuai amanat undang-undang. Ini demi perlindungan dan ketenangan Pak Sony untuk mengungkap peran besar pejabat-pejabat yang terlibat,” pungkasnya.
Akankah 26 nama besar yang diklaim oleh kubu Sony benar-benar terungkap, ataukah kasus ini hanya akan berhenti pada level tersangka yang ada saat ini? Ketegangan di balik pengungkapan skandal Makan Bergizi Gratis ini dipastikan akan terus menjadi sorotan panas ke depan. (Red).
