Jakarta, Studio2News — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera menghentikan alokasi anggaran yang bersifat seremonial. Dana tersebut dinilai jauh lebih bermanfaat jika dialihkan langsung untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia meminta agar perayaan hari ulang tahun daerah atau instansi tidak lagi dilakukan secara besar-besaran.
“Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni, upacara, upacara, upacara,” ujar Prabowo di hadapan para pejabat negara.
Di sisi lain, Kepala Negara turut mengungkapkan apresiasinya terhadap lembaga-lembaga tinggi negara di tingkat pusat yang telah menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pemborosan dana untuk perayaan ulang tahun kementerian kini telah ditiadakan dan diganti dengan kegiatan yang jauh lebih sederhana.
“Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja,” tambahnya.
Selain menyoroti efisiensi kegiatan, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran birokrasi, mulai dari pusat hingga daerah, untuk menjauhi segala bentuk praktik korupsi, penipuan, serta penggelembungan anggaran (mark-up).
Sebagai langkah konkret untuk menutup celah penyimpangan, pemerintah berencana membentuk badan khusus yang memiliki kewenangan penuh dalam mengonsolidasikan dan mengawasi setiap aktivitas belanja negara.
“Kita akan buat satu lembaga yang mengonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengurangan tidak efisien,” tutup Prabowo. (Red).
