JAKARTA, studio2news – Harapan ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan kepastian waktu mutasi yang lebih fleksibel akhirnya kandas.
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dalam putusan nomor 174/PUU-XXIV/2026.
Dalam gugatan yang diajukan oleh Forum Solidaritas Mobilitas Karier (FOSMIK) tersebut, para pemohon mendalilkan bahwa ketiadaan parameter waktu mutasi yang jelas dalam UU ASN telah memicu praktik diskresi instansi yang mengunci NIP pegawai selama 10 hingga 20 tahun.
Hal ini dinilai menghambat pengembangan karier serta mengabaikan aspek kemanusiaan bagi PNS yang harus terpisah dari keluarga.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa penetapan syarat masa pengabdian sebelum mutasi merupakan ranah open legal policy atau kewenangan pembentuk undang-undang.
MK berpendapat bahwa aturan tersebut sah secara konstitusional demi menjaga stabilitas organisasi, pemerataan distribusi SDM, serta efektivitas pelayanan publik di seluruh wilayah NKRI.
“Setiap ASN sejak awal menyatakan kesediaan untuk ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah NKRI sebagai konsekuensi logis dari statusnya sebagai pelayan publik,” tegas Mahkamah dalam putusannya.
Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa mobilitas ASN adalah instrumen krusial untuk memastikan distribusi kompetensi aparatur negara berjalan merata. Mahkamah menilai ketiadaan batasan waktu mutasi yang kaku dalam undang-undang justru diperlukan agar manajemen ASN tetap fleksibel dan responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi pemerintahan.
Menanggapi dalil pemohon mengenai praktik gembok NIP yang dinilai diskriminatif, Mahkamah memberikan catatan penting. MK menegaskan bahwa keluhan tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma undang-undang, melainkan masalah implementasi dan harmonisasi di tingkat peraturan pelaksana.
“Persoalan yang dipermasalahkan lebih berkaitan dengan aspek implementasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, bukan mengenai persoalan konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian,” tulis putusan tersebut.
Dengan ditolaknya permohonan ini, tuntutan FOSMIK agar masa pengabdian mutasi dibatasi paling singkat 2 tahun dan maksimal 5 tahun tidak dikabulkan. Kini, kebijakan mengenai mutasi dan mobilitas ASN tetap merujuk pada regulasi yang berlaku, dengan memberikan ruang bagi instansi untuk mengelola SDM sesuai kebutuhan organisasi. (Red).
