Bandar Lampung- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmen penuh untuk menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi (SE) 2026. Langkah strategis ini diambil guna memastikan ketersediaan basis data perekonomian yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai fondasi utama penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat memimpin Apel Siaga dan Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (27/6/2026).
Gubernur menggarisbawahi bahwa validitas data merupakan syarat mutlak dalam merancang program kerja pemerintah yang berkualitas. Tanpa intervensi data yang benar, formulasi kebijakan ekonomi berisiko tidak menyentuh akar persoalan masyarakat.
“Kita sadari bersama bahwa pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran berawal dari data yang akurat. Tanpa data yang lengkap dan benar, sulit bagi kita mengambil keputusan ataupun menyusun kebijakan yang solutif,” ujar Rahmat Mirzani.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa SE 2026 memiliki peran krusial sebagai instrumen untuk memotret struktur perekonomian Lampung secara menyeluruh. Terlebih, Provinsi Lampung memiliki diversifikasi sektor ekonomi yang sangat dinamis, mulai dari sektor hulu seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, hingga sektor hilir seperti industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, serta jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan ekonomi tidak lagi sekadar bertumpu pada angka pertumbuhan makro, melainkan pada aspek distribusi kesejahteraan yang inklusif.
“Keberhasilan pembangunan diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan dampaknya langsung—melalui terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan riil, serta penguatan daya saing usaha rakyat,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan apresiasi tinggi atas respons proaktif dan dukungan regulasi dari Pemprov Lampung.
Amalia menganalogikan Sensus Ekonomi sebagai dokumen rekam medis atau medical check-up berkala terhadap kondisi finansial dan produktivitas Negara. Data hasil sensus ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi penyusunan kebijakan fiskal dan moneter Daerah, pemetaan potensi investasi asing maupun domestic dan arah program pemberdayaan dunia usaha dan UMKM nasional.
“Sensus ekonomi adalah instrumen fundamental untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Kami mengimbau pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan data yang jujur dan apa adanya, karena informasi ini akan menjadi fondasi kebijakan kesejahteraan satu dekade ke depan,” jelas Amalia.
Dalam pelaksanaan SE 2026 di tingkat regional, BPS memobilisasi sedikitnya 8.619 petugas lapangan yang tersebar di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Amalia menyebut para petugas ini sebagai “pejuang data” yang memegang tanggung jawab moral atas validitas potret ekonomi nasional.
Gubernur Lampung, Mirza turut berpesan agar seluruh instrumen petugas di lapangan senantiasa menjaga integritas, bekerja secara profesional, serta menerapkan pendekatan yang humanis dan persuasif kepada para responden.
Sebagai bagian dari kampanye publik dan penguatan soliditas internal, rangkaian Apel Siaga ini juga diisi dengan kegiatan jalan sehat bersama jajaran Forkopimda, instansi vertikal, serta aksi sosial donor darah yang diinisiasi oleh BPS RI dan Pemprov Lampung. (Sandi Putra/ Red)
