Bandar Lampung- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergisitas antarunsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Langkah strategis ini diambil guna memelihara stabilitas wilayah sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera.
Sikap resmi tersebut ditegaskan saat Gubernur Lampung, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Firsada, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam pengarahannya menggarisbawahi bahwa konsolidasi dan kekompakan unsur Forkopimda merupakan determinan utama keberhasilan penyelesaian berbagai dinamika daerah secara responsif dan terukur.
Menurut Mendagri, setiap institusi di dalam Forkopimda memiliki kewenangan serta instrumen kewenangan yang berorientasi saling melengkapi. Integrasi potensi ini dinilai vital dalam menghadapi berbagai tantangan lintas sektor.
“Forkopimda ini masing-masing memiliki power. Apabila kekuatan tersebut disatukan melalui koordinasi yang solid, pemda akan jauh lebih responsif dan adaptif terhadap isu-isu politik, hukum, keamanan, hingga akselerasi pembangunan,” ujar Mendagri.
Tito juga menyoroti bahwa keharmonisan hubungan kelembagaan berdampak langsung pada efektivitas tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, fragmentasi komunikasi antarunsur pimpinan berpotensi menghambat eksekusi program-program strategis di daerah. Oleh karena itu, ia mendorong agar forum komunikasi dan identifikasi masalah bersama dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, bukan sekadar bertindak saat krisis timbul.
Di sektor makroekonomi, Mendagri mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Nasional yang berada di level 5,29 persen. Namun, ia mengingatkan adanya ketimpangan performa antardaerah. Di kawasan Sumatera, Provinsi Lampung dan Kepulauan Riau tercatat sukses membukukan laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
Mendagri mendorong pemerintah daerah lainnya di Sumatera untuk mereplikasi strategi optimalisasi belanja publik serta stimulasi aktivitas ekonomi kawasan dengan pengawalan ketat dari jajaran Forkopimda.
Di samping mendorong pertumbuhan, pengendalian laju inflasi—khususnya pada komoditas pangan pokok—menjadi fokus perhatian utama. Pengendalian harga barang dan jasa dinilai sangat krusial karena berkorelasi langsung dengan daya beli masyarakat serta kondusivitas keamanan wilayah.
“Kenaikan harga pangan yang tidak terkendali berpotensi memicu dinamika keamanan dan stabilitas politik. Pengendalian inflasi tidak bisa dialamatkan kepada kepala daerah semata, melainkan membutuhkan peranan aktif seluruh unsur Forkopimda melalui intervensi yang konkret,” tegasnya.
Agenda strategis kawasan ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, para Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta jajaran jajaran Forkopimda se-Sumatera. (Red)
