BANDAR LAMPUNG, Studio2News – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengambil komando langsung untuk mendobrak kesejahteraan petani di Bumi Ruwa Jurai. Resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026–2031, Gubernur Mirza menegaskan bahwa sektor pertanian tidak boleh jalan di tempat.
Aklamasi kepemimpinan ini disahkan dalam ajang Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Provinsi Lampung sekaligus pelantikan pengurus 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Provinsi Lampung yang dihelat di Gedung Balai Keratun Lantai 3, Jumat (31/7/2026). Acara strategis ini turut dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, unsur Forkopimda, pelaku usaha, serta para pemangku kepentingan sektor agraria.
Di hadapan para peserta Musda, Gubernur Mirza mengingatkan bahwa urusan pertanian di Lampung adalah urusan hajat hidup orang banyak. Dari total luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, separuhnya yakni 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan, dengan menggantungkan hidup 1,6 juta keluarga petani.
Angin segar kini mulai berhembus. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berpihak terbukti mendongkrak harga komoditas utama seperti gabah, jagung, kopi, hingga singkong.
“Harga komoditas yang membaik telah meningkatkan daya beli masyarakat desa. Dampaknya terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi, termasuk penjualan kendaraan, jasa pengiriman, hingga transaksi ekonomi di wilayah pedesaan,” ungkap Gubernur Mirza.
Gubernur menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Transformasi besar-besaran digulirkan melalui program strategis konkret yang menyentuh akar rumput, di antaranya:
- Penerapan Pupuk Organik Cair (POC) di 2.000 desa.
- Penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer) guna mengamankan kualitas pascapanen.
- Pembangunan silo penyimpanan hasil pertanian di tingkat kecamatan.
- Alokasi 500 beasiswa khusus bagi anak-anak petani.
“Petani tidak mungkin bisa maju tanpa hilirisasi, dan hilirisasi membutuhkan peran pengusaha yang didukung daya saing tinggi. Kita harus menguasai pasar global dengan ongkos produksi yang murah dan kuantitas masif,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN HKTI sekaligus Kepala Badan Karantina Nasional, H. Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden RI, sektor pertanian ditempatkan di kasta tertinggi prioritas nasional.
“Bagi Presiden, swasembada pangan adalah sebuah ideologi. Pertanian tidak hanya menyangkut komoditas ekonomi, tetapi merupakan komoditas strategis nasional karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas,” tegas Abdul Kadir.
Sebagai bentuk dukungan nyata di sektor hilir, Badan Karantina berkomitmen memangkas birokrasi ekspor komoditas unggulan Lampung—seperti gula, jagung, dan tapioka—melalui program Sahabat Karantina. Program ini mendampingi pelaku usaha agar produk lokal tembus standar internasional tanpa hambatan prosedural yang berbelit.
“Kalau bisa cepat kenapa harus lama? Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit? Urusan karantina dan ekspor kita buat cepat, yang penting aman dan memenuhi standar bagi negara pembeli,” pungkasnya.
Melalui sinergi solid antara pemerintah, HKTI, dan badan negara, Lampung dipastikan siap berdiri di garis depan memperkuat ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (Sandi Putra/Red).
