Bandar Lampung – Suasana pusat kota Bandar Lampung berubah menjadi panggung keberanian pada Senin (15/6/2026). Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen bergerak turun ke jalan dalam gelombang aksi bertajuk “Lampung Tarik Mandat”. Langkah ini menjadi simbol akumulasi keresahan publik yang tak lagi bisa dibendung, bergerak dari titik kumpul Museum Lampung menuju titik krusial Komplek Kantor Gubernur Lampung dan Kantor DPRD Lampung.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah manifestasi dari “Lampung Tarik Mandat”, sebuah momentum untuk membuktikan bahwa rakyat masih memegang kendali atas nasib bangsa, sekaligus menolak untuk sekadar menjadi penonton di tengah kebijakan yang dinilai semakin membebani hidup.
Presiden BEM Universitas Lampung, Aditiya Putra Bayu, berdiri di garis depan, menyuarakan kegelisahan yang dirasakan oleh jutaan masyarakat. Baginya, kondisi hari ini sudah mencapai titik nadir.
“Ketika harga kebutuhan hidup terus menekan, ketika nilai rupiah menjadi sorotan, ketika lapangan kerja semakin sulit, dan ketika suara rakyat sering kali tak mendapat jawaban yang layak, maka diam bukan lagi pilihan,” tegas Aditiya di hadapan massa aksi.
Menurutnya, gerakan ini lahir bukan karena kebencian, melainkan bentuk kepedulian yang mendalam terhadap masa depan bangsa yang kian dipertaruhkan. Ia menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, mengawal kebijakan, dan memastikan bahwa suara rakyat tidak dibungkam oleh kepentingan segelintir elite.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan enam poin tuntutan tegas yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun pusat. Mereka mendesak agar kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif segera dievaluasi dan diganti dengan program yang berpihak pada rakyat kecil:
- Prioritaskan Pendidikan: Menuntut pendidikan dijadikan program prioritas dengan mewujudkan sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
- Stabilisasi Ekonomi: Mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Evaluasi Program: Menghentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat.
- Reformasi Hukum: Mendesak revisi UU Polri serta menghentikan segala bentuk militerisme di ranah sipil yang mengancam ruang demokrasi.
- Keadilan Pajak: Mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan sebagai upaya pemerataan ekonomi.
- Penegakan HAM: Mewujudkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sejati tanpa tebang pilih.
Aksi “Lampung Tarik Mandat” ini menjadi pengingat keras bagi para pemegang kekuasaan bahwa keadilan adalah harga mati yang tidak boleh terabaikan. Di bawah terik matahari, mahasiswa Lampung menegaskan satu hal perjuangan untuk perubahan baru saja dimulai. (Sandi Putra/ Red)
