BANDAR LAMPUNG, studio2news — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, serta jajaran anggota DPRD Provinsi Lampung, menemui massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026).
Kehadiran para pejabat daerah di tengah massa aksi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjamin ruang komunikasi publik yang terbuka, konstruktif, serta upaya menjaga situasi tetap kondusif melalui pendekatan dialogis.
Dalam pertemuan yang berlangsung secara terbuka tersebut, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap massa PMII yang menyampaikan aspirasi dengan cara tertib, damai, dan menjunjung nilai-nilai intelektual.
“Kami sangat menghormati aksi rekan-rekan PMII hari ini. Aspirasi telah disampaikan dengan sangat baik, terstruktur, dan elegan, baik secara lisan maupun tertulis,” ujar Jihan.
Jihan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa membuka pintu bagi setiap masukan dan kritik konstruktif yang bertujuan untuk kemajuan daerah maupun bangsa. “Pemerintah tidak alergi terhadap masukan. Kami selalu terbuka demi pembangunan yang lebih baik,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, PMII Lampung menyampaikan tujuh tuntutan strategis, di antaranya:
* Evaluasi kebijakan ekonomi dan anggaran.
* Reformasi hukum dan demokrasi.
* Peningkatan alokasi anggaran pendidikan.
* Penyelesaian konflik agraria.
* Perbaikan fiskal daerah.
* Pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan.
* Perbaikan tata kelola pembangunan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wagub Jihan menjelaskan bahwa beberapa poin yang disuarakan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, stabilitas harga BBM, hingga RUU Perampasan Aset merupakan kebijakan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
Namun, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kesiapannya untuk menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat daerah dengan Pemerintah Pusat.
“Kami berkomitmen untuk meneruskan aspirasi yang menjadi kewenangan pusat melalui jalur yang tepat. Setiap suara masyarakat adalah perhatian kami dalam menjalankan proses pembangunan yang partisipatif,” jelas Jihan.
Aksi damai ini berakhir dengan suasana yang tertib. Wagub Jihan menutup dialog dengan menegaskan bahwa partisipasi aktif mahasiswa, terutama melalui cara-cara yang damai, adalah elemen krusial dalam memperkuat demokrasi. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat terus terjaga untuk memastikan kebijakan daerah selalu berpihak pada kepentingan rakyat luas. (Sandi Putra/Red)
