JAKARTA, Studio2News – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap mentalitas birokrasi di tanah air. Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026, Jumat (14/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo secara blak-blakan menyebut birokrasi Indonesia saat ini tidak efisien dan sarat dengan praktik berbelit-belit yang menghambat kemajuan bangsa.
Bagi Prabowo, pengakuan atas borok birokrasi ini bukanlah bentuk saling lempar kesalahan, melainkan alarm keras untuk segera berbenah. Ia menegaskan bahwa sistem administrasi negara tidak boleh lagi menjadi tembok penghalang bagi keputusan-keputusan strategis yang berpihak pada rakyat.
“Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik,” tegas Prabowo di hadapan para wakil rakyat.
Sikat Birokrat “Pemburu Renten” Lebih jauh, Presiden memberikan peringatan keras kepada oknum birokrat yang masih menjadikan jabatan sebagai kendaraan untuk memperkaya diri, keluarga, maupun kelompoknya. Ia menegaskan bahwa praktik korup semacam ini menjadi ancaman nyata yang harus diberantas tanpa kompromi.
“Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya ini harus kita berantas,” tandasnya.
Presiden menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi dan digitalisasi saat ini, segala bentuk upaya menutupi kebobrokan sistem tidak akan membuahkan hasil. Sebaliknya, pemerintah harus bersikap jujur dan segera mencari solusi atas tantangan tersebut.
Persatuan Melawan Korupsi Menyadari bahwa tantangan ini sangat berat, Prabowo menyerukan persatuan seluruh pemimpin dan kekuatan politik. Ia mengingatkan bahwa membiarkan birokrasi yang inefisien dan korup bercokol sama saja dengan membiarkan bangsa ini menuju kehancuran.
“Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa,” imbuhnya.
Negara G20 Tak Pantas Membiarkan Rakyat Lapar Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa setiap rupiah investasi yang masuk ke Indonesia harus berorientasi pada perbaikan kualitas hidup rakyat, khususnya masyarakat kelas bawah. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan menoleransi kemiskinan ekstrem dan kelaparan di tengah status Indonesia sebagai anggota G20.
“Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan dan menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita yang paling bawah. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar,” pungkasnya. (Red).
