Jakarta, Studio2news – Pemerintah saat ini tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.
“Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).
Luhut, mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji perubahan pendekatan subsidi. Ke depan, subsidi disebut tidak lagi berfokus pada barang, melainkan langsung diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.
Menurut dia, langkah tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi kebocoran anggaran karena bantuan dapat diterima langsung oleh kelompok sasaran.
Skema tersebut akan menggunakan sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah. Dimana ini bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Luhut, integrasi data melalui Digital Single ID akan membuat masyarakat dapat teridentifikasi secara lebih akurat dan tepat sasaran dalam menerima penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (direct cash transfer).
Dengan menggunakan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini
Tak hanya untuk penyaluran bansos, data yang terintegrasi dalam Digital Single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ini dapat mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya,” kata dia.
Ia menambahkan digitalisasi pemerintahan yang sedang disiapkan Presiden Prabowo Subianto akan berbasis teknologi AI. Menurut Luhut, sistem tersebut juga diharapkan memperkuat pengawasan dan mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
Pemerintah saat ini masih melakukan pengembangan dan uji coba Digital Single ID di 42 kabupaten dan kota. Salah satu fitur yang tengah diuji adalah teknologi face recognition untuk memverifikasi kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.
“Sekarang kami sedang melakukan piloting di 42 kabupaten/kota. Anda nanti bisa kita berikan contoh face recognition, Anda berhak atau tidak berhak untuk mendapat misalnya bansos,” kata Luhut. (Red)
