Lampung Utara- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus memperkuat akselerasi kemandirian fiskal daerah. Guna memastikan target penerimaan daerah Tahun Anggaran 2026 tercapai secara akuntabel, Bupati Lampung Utara memimpin langsung Rapat Evaluasi Realisasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/OPD) di lingkungan Pemkab Lampung Utara.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam merumuskan pemetaan penerimaan yang transparan, terukur, dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Bupati menegaskan pentingnya konsolidasi lintas sektor agar pengelolaan sumber pendapatan tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi penuh antar-instansi.
Untuk menggenjot performa PAD 2026, Bupati menyampaikan lima pilar instruksi utama bagi seluruh jajaran instansi teknis:
- Penyusunan Strategi Taktis: Merumuskan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah yang presisi guna meminimalisasi kebocoran anggaran dan meningkatkan efektivitas pemungutan.
- Mitigasi Hambatan Lapangan: Identifikasi secara komprehensif terhadap kendala teknis maupun operasional di lapangan untuk merumuskan formulasi solusi yang tepat sasaran.
- Intensifikasi & Ekstensifikasi Potensi Baru: Mendorong OPD terkait agar kreatif menggali objek pajak baru yang selama ini belum tergarap optimal (untapped potential).
- Fokus Khusus PBB-P2: Memaksimalkan penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara berimbang, baik pada sektor hunian masyarakat maupun kawasan operasional korporasi/pelaku usaha.
- Sinergi Lintas Sektor: Menginstruksikan penguatan koordinasi inter-satker agar pengawasan dan pendataan potensi fiskal dapat terjalin secara terpadu.
Melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi ini, Pemkab Lampung Utara optimistis dapat meningkatkan proporsi kontribusi PAD terhadap Postur APBD 2026, sekaligus menciptakan iklim tata kelola keuangan daerah yang semakin responsif dan akuntabel. (Yogi/ Red)
