JAKARTA studio2news – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan motor listrik pengadaan tahun 2025 kepada guru honorer menuai kecaman keras.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) secara tegas menolak kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat profesi guru.
Ketua Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menegaskan bahwa guru tidak membutuhkan barang bekas yang terbelit masalah hukum sebagai kompensasi atas pengabdian mereka.
“Guru tidak butuh motor listrik. Menjadikan guru sebagai tempat penampungan sisa-sisa masalah atau barang sisa dari kasus dugaan korupsi BGN bukanlah tindakan yang elok, bijaksana, apalagi terhormat,” ujar Iman, Senin (22/6/2026).
Iman menekankan bahwa pemerintah seharusnya berhenti memandang guru honorer sebagai objek bantuan yang bisa dipuaskan dengan barang hibah. Menurutnya, kebutuhan mendesak para guru saat ini bukanlah kendaraan, melainkan kepastian hidup yang layak.
“Yang dibutuhkan guru adalah gaji yang layak dan jaminan status yang jelas. Kapan mereka akan diangkat menjadi ASN? Kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas, bukan justru diberi motor yang sejak awal desain pengadaannya saja sudah bermasalah,” cecar Iman.
Ia juga menyoroti ketidaksiapan pemerintah terkait teknis operasional kendaraan tersebut di daerah, mengingat motor listrik tersebut sedianya diperuntukkan bagi pegawai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan untuk mobilitas guru.
Di sisi lain, rencana ini justru mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini. Politikus Partai Golkar tersebut berdalih bahwa hibah adalah “jalan keluar” agar aset yang telanjur dibeli dengan uang negara tidak mubazir.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Yahya, Selasa (23/6/2026).
Meski mendukung penghibahan, Yahya mengakui bahwa sejak awal ia memang tidak sepakat dengan pengadaan motor listrik tersebut karena tidak relevan dengan kebutuhan operasional pengelola dapur program makan bergizi gratis (MBG).
Upaya konfirmasi kepada Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, hingga saat ini belum membuahkan hasil. Dalam konferensi pers sebelumnya di Jakarta (18/6/2026), Arum hanya memberikan jawaban normatif terkait barang-barang pengadaan tahun 2025 yang sedang disisir oleh pihaknya.
Arum berdalih bahwa pemanfaatan aset tersebut masih dalam pembahasan internal dan proses hukum di Kejaksaan.
“Kami tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama terkait pengadaan barang yang tidak bermanfaat. Ini bentuk efisiensi anggaran,” klaim Arum saat itu.
Namun, di tengah retorika efisiensi tersebut, penolakan P2G menjadi pengingat keras bagi pemerintah: guru honorer butuh keadilan status dan kesejahteraan, bukan sekadar menjadi pembuangan aset yang tidak terpakai. (Red).
