Cak Imin Tegaskan NU Bukan Arena Politik Praktis, Yang Main-Main Keluarkan Saja

JAKARTA, studio2news – Ketegangan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) jelang Muktamar ke-35 terus memantik sorotan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, melontarkan ultimatum keras kepada pihak-pihak yang mencoba menyeret organisasi Islam terbesar ini ke dalam pusaran politik praktis.

Melalui akun X pribadinya @cakimiNOW pada Senin (22/6/2026), pria yang akrab disapa Cak Imin ini menegaskan batas tegas antara rumah warga Nahdliyin dengan arena politik.

“NU itu bukan organisasi politik yang membuat hubungan selalu kompetitif. NU itu orkestrasi kultural, minna, tidak saling meminumkan; berbagai kemampuan kecerdasan sosial bersatu padu,” tegas Cak Imin.

Cak Imin juga mengeluarkan peringatan keras agar para aktor politik yang menggunakan NU sebagai alat segera disingkirkan.

“Yang main-main di NU, keluarkan saja! Yang berpolitik silakan di partai saja. NU itu lesehan dan menyatu tanpa ketegangan,” ujarnya tegasnya.

Di tengah dinamika tersebut, persiapan Muktamar ke-35 PBNU terus bergulir. Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkapkan bahwa antusiasme pesantren untuk menjadi tuan rumah sangat tinggi.

Sejumlah daerah, mulai dari Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta, telah mengajukan diri.

“Di Jawa Timur, khususnya Lirboyo dan Tambakberas Jombang, telah mengajukan,” ungkap Gus Ipul di Kediri, Minggu (21/6/2026).

Gus Ipul menjelaskan bahwa PBNU kini tengah berpacu dengan waktu. Faktor kemudahan akses menjadi pertimbangan utama, namun keputusan final akan melibatkan konsultasi mendalam dengan para ulama sepuh.

Sebagai agenda lima tahunan, Muktamar bukan sekadar ajang pergantian kepengurusan, melainkan momentum krusial untuk menentukan arah strategis organisasi di masa depan.

Terkait jadwal, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, dikabarkan telah mengusulkan pelaksanaan Muktamar ke-35 pada 1–5 Agustus 2026. Ketua Bidang Pendidikan, Hukum dan Media PBNU, Muhammad Mukri, membenarkan usulan tersebut.

“Kalau Rais Aam mengusulkan 1-5 Agustus,” ujar Mukri.

Secara tradisi, Muktamar PBNU memang konsisten digelar setiap lima tahun sekali pada bulan Agustus. Satu-satunya pengecualian terjadi pada Muktamar ke-34 tahun 2021 yang terpaksa mundur akibat badai pandemi Covid-19. Kini, dengan situasi yang kembali normal, publik menunggu apakah hajatan besar ini akan kembali ke “khittah” bulan Agustus atau justru bergeser demi menjaga stabilitas organisasi. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!