JAKARTA, studio2news – Di tengah gelombang kritik yang menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), suara berbeda justru menggema di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026) kemarin.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur turun ke jalan untuk menyatakan dukungan penuh agar program tersebut tetap berjalan, sekaligus mendesak pemerintah untuk menindak tegas praktik korupsi yang menciderai program tersebut.
Berbeda dengan aksi mahasiswa yang sebelumnya mendesak penghentian program, massa aliansi ini justru memandang MBG sebagai solusi nyata bagi masyarakat.
Edi Marzuki, salah satu peserta aksi, dengan lantang menyatakan bahwa tuntutan utama mereka adalah keberlanjutan program MBG dan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para koruptor.
“Tujuan utamanya adalah lanjutkan MBG. Yang kedua, tangkap koruptor. Itu tuntutan utama kami,” tegas Edi di lokasi aksi.
Menurutnya, dugaan korupsi yang menodai program MBG harus diusut tuntas karena perilaku tersebut hanya akan menyengsarakan rakyat. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menoleransi korupsi di mana pun itu terjadi.
Edi menepis narasi yang menyebutkan bahwa program ini hanya pemborosan anggaran. Ia meyakini Presiden Prabowo telah melakukan kalkulasi matang sebelum meluncurkan inisiatif ini.
“Kalau bahasa menghambur-hamburkan uang, ini bahasa orang yang tidak suka. Bukannya Bapak (Presiden) sudah mengkalkulasikan hal itu? Ini sudah dihitung sedemikian rupa,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia memaparkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan. Selain pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia, program ini juga membuka lapangan kerja bagi warga yang sebelumnya sempat kesulitan mencari penghasilan.
“Ada anak-anak yang putus sekolah tiga tahun lalu, mau melamar ke PT tidak diterima, tapi dengan adanya MBG, kami bisa bekerja,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bantuan susu bagi lansia sebagai langkah yang belum pernah ada sebelumnya.
Meski memberikan dukungan, massa aksi mengakui bahwa pelaksanaan program MBG saat ini belum sempurna. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari aspek teknis maupun sistem pengawasan agar lebih akuntabel.
“Untuk MBG yang masih kurang, karena tidak ada yang sempurna, kami meminta kepada Bapak (Presiden) untuk menyempurnakannya,” pungkas Edi.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa di balik pro-kontra sebuah kebijakan, terdapat harapan masyarakat yang ingin agar program pemerintah benar-benar bersih dari korupsi dan tepat sasaran. (Red).
