Jakarta- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dana tersebut diproyeksikan untuk mendanai program insentif atau pembagian kompor listrik sebagai bagian dari strategi Nasional jangka panjang penataan bauran energi.
Rencana tersebut dipaparkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, kemarin. Langkah strategis ini diambil guna menekan ketergantungan akut Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).
Dalam penjelasannya, Menteri Bahlil menyoroti kerentanan ketahanan energi Nasional yang berdampak langsung pada stabilitas fiskal Negara. Saat ini, struktur pemenuhan kebutuhan LPG domestik masih didominasi oleh pasokan Luar Negeri.
Kunci tantangan energi Nasional yakni Sekitar 80% kebutuhan LPG Nasional dipenuhi melalui impor, pembelian LPG Luar Negeri menguras devisa Negara sebesar Rp 120 triliun hingga Rp 130 triliun per tahun, tergantung fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), dan APBN harus menanggung beban subsidi LPG yang nilainya menembus lebih dari Rp 80 triliun.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi persoalan besar bagi postur keuangan Negara. Oleh karena itu, salah satu alternatif konkret yang kita dorong adalah migrasi ke kompor listrik,”ujar Bahlil.
Meskipun pagu anggaran telah diusulkan, Kementerian ESDM menyatakan bahwa program ini masih dalam tahap pembahasan intensif, sehingga volume atau jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan belum difinalisasi.
Namun, pemerintah telah memetakan segmentasi target untuk memastikan program ini tepat sasaran dan adaptif terhadap infrastruktur kelistrikan masyarakat.
Kebijakan memilih spesifikasi daya rendah ini diambil agar masyarakat di Daerah rural (pedesaan) dapat langsung memanfaatkan perangkat tersebut tanpa perlu melakukan tata ulang atau peningkatan (upgrade) daya listrik rumah tangga mereka.
“Kami mendesain agar kompor listrik ini dapat digunakan pada kapasitas daya yang sudah dimiliki masyarakat di Daerah saat ini. Jadi tidak akan membebani kapasitas kelistrikan eksisting mereka,”terang Bahlil.
Selain kompor listrik, Pemerintah juga tengah mengkaji diversifikasi energi sektor rumah tangga dan transportasi melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) serta optimalisasi bauran energi bersih lainnya.
