Pesisir Barat- Catatan gemilang kembali diukir oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar). Untuk kali ketujuhnya secara beruntun, kabupaten bertajuk Negeri Para Sai Batin dan Para Ulama ini sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Meski menorehkan prestasi membanggakan, Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, langsung tancap gas. Ia menegaskan bahwa predikat WTP bukan sekadar pajangan atau tujuan akhir dari sebuah birokrasi.
Hal tersebut disampaikannya secara langsung saat memimpin rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI di Ruang Rapat Payung Agung, Lantai 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Pesibar, Rabu (03/06/2026).
“Prestasi membanggakan ini adalah hasil sinergi dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Namun perlu saya tegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir. Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memastikan setiap program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,”ujar Bupati, Dedi Irawan di hadapan jajarannya.
Sebagai bentuk evaluasi yang berharga, Bupati Dedi Irawan mengeluarkan tiga instruksi saklek yang wajib dipatuhi oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Pesisir Barat berkomitmen penuh menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara cepat, tepat, dan tuntas, melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan agar temuan atau catatan serupa tidak terulang lagi di masa mendatang, menjunjung tinggi profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap lini pekerjaan.
Secara khusus, Bupati juga meminta Inspektorat Daerah untuk tidak kendor dalam memberikan pendampingan serta pengawasan yang konstruktif. Tujuannya jelas: agar seluruh rekomendasi dari BPK dapat diselesaikan secara optimal dan tepat waktu.
Rapat krusial ini juga dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Ir. Armand Achyuni, Kepala Inspektorat Unzir, S.P., serta seluruh jajaran OPD dan Camat se-Kabupaten Pesisir Barat. Kehadiran seluruh elemen penting ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Pesibar dalam menjaga transparansi.
“Mari kita jadikan pencapaian ini sebagai momentum untuk terus menjaga amanah masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta berwibawa di Kabupaten Pesisir Barat,”imbuhnya. (Red)
