JAKARTA, Studio2,News — Perum Bulog memastikan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disokong menggunakan pasokan beras kualitas premium. Langkah ini diambil mengikuti instruksi tegas dari pemerintah pusat.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa penggunaan beras premium tersebut merupakan arahan langsung dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
“Beras premium itu bisa untuk dipakai untuk MBG juga. Kalau beras MBG sesuai arahan Pak Mentan maupun Pak Menko, tetap menggunakan beras premium. Packaging-nya seperti ini, jadi Beras Kita Premium,” ujar Rizal seusai rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026) kemarin.
Dalam implementasinya, Bulog menegaskan tidak akan menggunakan produk khusus berlabel beras fortifikasi untuk suplai program MBG tersebut.
Produk yang dikerahkan adalah lini komersial murni tanpa subsidi pemerintah, berbeda dengan skema pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) seperti program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kendati demikian, hingga kini Bulog belum membeberkan rincian lebih lanjut terkait volume spesifik beras premium yang dialokasikan khusus untuk MBG, Jadwal pasti dimulainya proses distribusi dan mekanisme penyaluran langsung ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan ini berjalan seiring dengan pembaruan identitas beras pemerintah yang disepakati pada awal September 2026. Bulog resmi mengusung jenama Beras Kita yang terbagi menjadi dua kategori utama yaitu:
1. Beras Kita Medium, Identitas baru untuk beras program SPHP yang disubsidi pemerintah.
2. Beras Kita Premium, Produk komersial non-subsidi andalan Bulog.
Rencananya, peluncuran resmi kemasan baru untuk kedua lini produk Beras Kita tersebut akan digelar serentak pada 20 Oktober 2026.
Sementara itu, polemik seputar pangan khusus sempat disinggung oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman.
Ia menegaskan bahwa beras fortifikasi bukanlah pengganti beras premium, melainkan pangan spesifik bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan masyarakat miskin.
Pemerintah sendiri saat ini tengah memperketat pengawasan setelah mendapati puluhan merek beras fortifikasi bermasalah yang tidak sesuai standar laboratorium. (Red).
