JAKARTA, Studio2News — Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, mengusulkan agar Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pemberantasan Korupsi Polri. Penguatan kelembagaan ini dinilai sebagai langkah krusial dalam akselerasi reformasi institusi Polri.
“Ada beberapa hal yang harus direformasi, misalnya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menjadi Badan Pemberantasan Korupsi Polri agar unit ini bisa bekerja maksimal dalam penanganan korupsi,” ujar Sandri dikutip Kompas.com, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Sandri, peningkatan status tersebut diperlukan agar penanganan perkara rasuah di lingkungan Polri dapat didukung oleh kewenangan serta cakupan kerja yang jauh lebih optimal.
Tidak hanya Kortastipidkor, Sandri juga mendorong perubahan status Korps Lalu Lintas (Korlantas) menjadi Badan Lalu Lintas Polri. Langkah ini dipandang strategis guna memperluas ruang lingkup operasional satuan yang selama ini identik dengan penanganan lalu lintas darat semata.
“Selain itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) diubah menjadi Badan Lalu Lintas Polri sehingga fokus kinerjanya bukan hanya pada lalu lintas darat, namun juga udara hingga laut,” imbuhnya.
Ia menilai pembenahan struktur ini mendesak dilakukan demi menjawab dinamika dan perkembangan kebutuhan organisasi Polri ke depan.
Di sisi lain, Sandri mengapresiasi berbagai capaian positif institusi Bhayangkara, termasuk raihan sejumlah penghargaan yang mencerminkan progres nyata dalam reformasi internal serta peningkatan indeks kepercayaan publik. Kendati demikian, capaian tersebut harus terus dikawal dengan perbaikan struktur yang komprehensif.
Dalam kesempatan yang sama, Sandri turut menyoroti posisi Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan Sekolah Bahasa (Sebasa). Kedua lembaga pendidikan tersebut dinilai sudah sangat layak dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang satu, mengingat cakupan kerja dan peran strategis yang diembannya.
Senada dengan gagasan tersebut, Fungsionaris Kornas Presidium Pemuda Timur, Thoriq Kapailu, berpandangan bahwa raihan prestasi seperti penghargaan Kompolnas Awards 2026 yang diterima Polri harus berjalan selaras dengan evaluasi dan pembenahan organisasi secara berkelanjutan.
“Polri wajib mendapat penghargaan tersebut, namun di sisi lain harus ada pembenahan organisasi dan kebutuhan satuan kerja,” ucap Thoriq.
Menurut Thoriq, reformasi birokrasi merupakan fondasi penting untuk memastikan garis komando serta pembagian kewenangan di tubuh Polri dapat terdistribusi secara jelas dan terukur. Langkah penataan ini juga diyakini mampu mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar-satuan kerja.
Lebih lanjut, pembenahan birokrasi secara konsisten dinilai akan membuka ruang yang lebih luas bagi proses regenerasi kepemimpinan yang sehat, profesional, dan akuntabel di masa mendatang. (Red).
