JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akhirnya muncul dan angkat bicara menyusul proses hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan kementeriannya.
Di tengah sorotan publik tersebut, Menteri Nusron menegaskan sikap kooperatif kementerian sekaligus menjamin bahwa seluruh operasional dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan mengalami gangguan.
Dalam pernyataan resminya, Nusron Wahid menyatakan bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK sebagai lembaga penegak hukum.
Pihaknya berkomitmen untuk bersikap transparan serta siap memberikan bantuan dan dukungan penuh terhadap penegakan hukum yang tengah berlangsung di instansi yang dipimpinnya.
“Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini.” tegas Nusron Wahid.
Lebih lanjut, Nusron melihat peristiwa ini sebagai sebuah peluang penting dan momentum untuk melakukan percepatan pembenahan serta perbaikan tata kelola di internal kantor ATR/BPN.
Kementerian menegaskan bahwa berbagai komitmen untuk melakukan inovasi dan perubahan positif yang telah dicanangkan sebelumnya tidak akan berhenti, melainkan akan terus dilanjutkan secara konsisten demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Nusron memastikan bahwa kasus hukum ini tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantitas pelayanan publik. Ia telah menginstruksikan seluruh lini pelayanan di lingkungan ATR/BPN agar tetap solid dan beroperasi secara normal tanpa hambatan. (Red).
