Studio2News – Jakarta dihadapkan pada ujian psikologis kolektif. Di tengah linimasa media sosial yang gaduh oleh desas-desus potensi kerusuhan sepanjang Agustus 2026, kepanikan justru bermutasi menjadi tindakan nyata yang kasat mata: pagar-pagar tinggi menjulang di sejumlah pusat perbelanjaan elite. Fenomena ini memaksa publik menatap kembali luka lama yang belum sepenuhnya kering.
Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan 1998, Prof. Hermawan Sulistyo, menilai langkah pengusaha memasang pengaman ekstra tidak lepas dari bayang-bayang kelam Mei 1998.
“Kalau dari perspektif pengusaha, pemilik mal, itu wajar saja. Karena referensi utama mereka adalah tahun 1998, bagaimana mal-mal dijarah,” ujar Hermawan.
Namun, Hermawan mengingatkan bahwa lanskap zaman telah berubah total. Hari ini, ancaman terbesar bukan lagi sekadar mobilisasi massa di jalanan, melainkan badai informasi digital yang kerap kehilangan akal sehat.
Internet, kata Hermawan, bekerja dua arah, bisa menjadi instrumen konsolidasi gerakan, tetapi sekaligus mesin pencetak hoaks paling efektif yang memelihara ketakutan massal.
Lebih jauh, Hermawan menohok akar masalah yang sesungguhnya. Keresahan publik tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan akumulasi dari himpitan ekonomi yang kian menyesakkan dada, diperparah oleh minimnya kepekaan para pemangku kebijakan.
“Pertama, kondisi ekonomi yang sulit. Kedua, para politisi, pejabat, ngomong seenaknya, enggak ada empati sama sekali.” Ujarnya.
Kombinasi antara tekanan hidup dan ketidakpekaan elite inilah yang menyuburkan spekulasi liar, membuat masyarakat mudah terseret arus provokasi digital. Reaksi cepat pun bermunculan. Mal Kota Kasablanka (Kokas) di Jakarta Selatan sempat menjadi sorotan tajam setelah mendirikan pagar setinggi dua meter di area depannya yang langsung dikaitkan warganet dengan antisipasi rusuh Agustus. Pagar tersebut akhirnya dibongkar setelah pengelola mengklaimnya sebagai bagian dari proyek internal demi keselamatan pengunjung.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut turun tangan dengan menginstruksikan agar pagar-pagar pembatas semacam itu segera dilepas. Bagi pemerintah daerah, kepanikan yang dipertontonkan secara berlebihan justru berbahaya karena menciptakan ilusi seolah ibu kota sedang berada di ambang kehancuran.
Menanggapi kegaduhan ini, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa situasi keamanan ibu kota hingga detik ini masih terkendali.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, meminta masyarakat agar tidak serta-merta menelan mentah-mentah informasi yang belum jelas kebenarannya di ruang digital.
“Kalau hanya terkait kritik tidak ada masalah, tapi kalau sudah ke arah provokasi, sehingga persepsi dan psikologis ini terbawa untuk melakukan sesuatu perbuatan,” tegas Budi.
Polda Metro Jaya memastikan bakal terus memantau situasi dan menjamin keamanan warga agar dapat beraktivitas seperti biasa. Pesannya jelas, jangan biarkan teror psikologis dunia maya meruntuhkan ketenangan nyata di jalanan Jakarta. (Red).
