Jawa Tengah- Presiden Prabowo Subianto mencanangkan kampanye Nasional kebersihan lingkungan dengan menyiapkan alokasi anggaran khusus bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam pengelolaan sampah. Tidak tanggung-tanggung, insentif finansial hingga Rp20 miliar disiapkan untuk lima kota terbersih di Indonesia guna memicu peran aktif Pemerintah Daerah.
Pengumuman tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).
Prabowo menilai skema alokasi dana segar ini jauh lebih efektif dan berdampak konkret dibandingkan pemberian penghargaan simbolis seperti piala. Skema insentif dirancang secara berjenjang, di mana lima kota terbersih masing-masing berhak menerima Rp20 miliar, sementara lima kota pada peringkat di bawahnya mendapatkan insentif sebesar Rp10 miliar.
“Kota terbersih kita kasih nanti insentif ya. Lima kota terbersih Rp20 miliar, lima kota di bawahnya Rp10 miliar, dan sebagainya,”ujar Presiden.
Presiden RI menegaskan tidak boleh Bangsa Indonesia jorok dan tidak boleh ada Kota di Indonesi yang jorok,”Ini tantangan kita semua, tapi saya kira kalau setiap Ketua RT/RW cerewet dan kalau semua saling mengigatkan seperti BUMN, BUMND, ASN setiap pagi disemua Pemda keluar satu jam atau dua jam bersihkan,”tegasnya.
Guna percepatan pemenuhan sarana infrastruktur kebersihan di daerah, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI untuk berkoordinasi dengan PT Pindad dalam mengecek ketersediaan alat berat yang dapat segera didistribusikan ke Kabupaten-Kabupaten yang membutuhkan.
Melalui langkah strategis ini, Pemerintah Menetapkan target progresif: menyelesaikan penumpukan sampah liar dan menghilangkan keberadaan TPA berkonsep open dumping di seluruh wilayah Indonesia pada akhir 2027.
“Kita akan kendalikan sampah. Di akhir 2027, masalah sampah di Indonesia saya minta sudah selesai, tidak ada lagi gunung-gunung sampah. Ini target yang harus kita capai,”pinta Prabowo
Di samping aspek kesehatan masyarakat dan martabat Bangsa, Presiden menegaskan pentingnya estetika lingkungan serta kebersihan sebagai pilar utama penopang daya saing sektor pariwisata nasional. Menurut Prabowo, potensi pariwisata sebagai mesin pencipta lapangan kerja tidak akan optimal jika ruang publik dan destinasi alam terkontaminasi polusi plastik.
“Wisatawan tidak akan mau datang ke kota yang jorok, ke pantai yang penuh plastik, atau melihat sungai yang tercemar sampah,” pungkas Prabowo.
Melalui integrasi kebijakan insentif fiskal, penguatan armada operasional, dan komitmen batas waktu hingga 2027, Pemerintah optimistis dapat mendorong transformasi tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
