Lampung Utara– Langkah progresif kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Langkah progresif itu dengan penyerahan rekomendasi survei lahan untuk proyek Sekolah Rakyat Tahap III pekan lalu bukan sekadar urusan birokrasi serah-terima dokumen di atas kertas. Ini adalah suatu langkah taktis dan strategis dalam mengurai benang kusut ketimpangan akses pendidikan di Daerah penyangga.
Pertemuan penting antara Sekjen Kemensos, Robben Rico dan Sekda Lampung Utara, Intji Indriati resmi menandai babak baru bagi akselerasi infrastruktur, sosial, pendidikan yang berbasis pada legalitas kuat dan perencanaan matang.
Proyek yang berlokasi di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara ini menjadi sorotan publik sekaligus berpotensi menjadi percontohan Nasional karena tiga faktor krusial berikut. Rencana pemanfaatan lahan seluas 6,3 hektare mengindikasikan bahwa Sekolah Rakyat Tahap III tidak didesain sebagai sekolah “seadanya”. Luasan yang masif ini memberikan ruang ideal untuk pengembangan fasilitas terpadu mulai dari ruang kelas penunjang, laboratorium vokasional (pelatihan kerja), hingga area pemberdayaan komunitas.
Seringkali, proyek infrastruktur di Daerah mangkrak karena mengabaikan Readiness Criteria (kriteria kesiapan). Keberhasilan Pemkab Lampung Utara dalam memenuhi aspek krusial seperti land clearance (pembersihan lahan), tata ruang, dan amdal, membuktikan adanya komitmen tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Proyek ini bergerak kuat di bawah koridor Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Aspek legalitas ini sangat vital untuk memastikan keberlanjutan anggaran (budget sustainability) jangka panjang serta memberikan perlindungan hukum bagi para eksekutor di lapangan.
Bagi masyarakat awam, istilah “Sekolah Rakyat” mungkin terdengar klasik atau bahkan konotatif dengan era pra-kemerdekaan. Namun, dalam konteks modern yang diusung Kemensos, program ini membawa misi edukasi yang jauh lebih transformatif:
Sekolah rakyat modern dirancang bukan hanya sebagai tempat transfer ilmu akademik konvensional, melainkan sebagai social hub (pusat kegiatan sosial). Fokus utamanya adalah memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan inklusif yang mengintegrasikan kurikulum formal dengan pelatihan keterampilan hidup (life skills) yang berbasis pada kearifan lokal.
Dengan target konstruksi fisik yang dijadwalkan mulai berjalan pada Oktober 2026, sinkronisasi ini memberikan pelajaran penting mengenai urgensi intergovernmental cooperation (kerja sama antartingkat Pemerintahan). Pemerintah Pusat hadir membawa dukungan anggaran dan kebijakan makro, sementara Pemerintah Daerah menyediakan ruang fisik serta pemahaman sosiologis wilayah yang mendalam.
Sinergi ini sudah berada di jalur yang benar (on the right track). Namun, tantangan sesungguhnya bagi Kemensos dan Pemkab Lampung Utara justru baru akan dimulai pasca-Oktober 2026. Menjaga agar garis waktu (timeline) pembangunan tetap sesuai jadwal tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas fisik bangunan akan menjadi ujian profesionalisme berikutnya bagi kedua belah pihak.
Jika proyek seluas 6,3 hektare ini berhasil dieksekusi dengan matang, Lampung Utara tidak hanya akan melahirkan fasilitas pendidikan baru. Wilayah ini akan memiliki suatu monumen hidup pengentasan kemiskinan yang berbasis pada investasi jangka panjang: Sumber Daya Manusia. (Red)
