Situasi ekonomi kita hari ini sedang berada di persimpangan jalan yang menantang. Ketika PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green di saat yang sama, Rupiah terus berada di bawah bayang-bayang tekanan terhadap Dolar AS. Fenomena ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sebuah sinyal peringatan tentang kerentanan ekonomi kita yang harus segera disikapi dengan bijak.
Secara teoritis, kenaikan BBM nonsubsidi adalah langkah “pahit” yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan fiskal negara dari beban subsidi yang kian membengkak akibat harga minyak dunia yang fluktuatif. Namun, di sisi lain, bagi masyarakat, kebijakan ini datang di saat daya beli sedang diuji oleh pelemahan nilai tukar Rupiah.
Kenaikan BBM hampir selalu memiliki efek domino yang eksponensial. Biaya distribusi logistik, tarif transportasi, hingga harga komoditas pangan dipastikan akan merangkak naik. Bagi pelaku UMKM, beban produksi bertambah sementara margin keuntungan tergerus. Di tengah pelemahan Rupiah yang membuat barang-barang impor menjadi lebih mahal, masyarakat kini dipaksa menanggung beban ganda, inflasi energi dan inflasi barang kebutuhan pokok.
Pelemahan Rupiah sendiri bukan tanpa alasan. Faktor global, seperti ketegangan geopolitik yang mendongkrak harga minyak dan ekspektasi suku bunga global, membuat arus modal keluar (capital outflow) tak terelakkan. Kita seperti terjebak dalam “lingkaran setan”. Rupiah lemah membuat biaya impor minyak kita semakin mahal, yang pada akhirnya menekan APBN dan memaksa pemerintah menaikkan harga BBM.
Apakah kenaikan harga BBM menjadi solusi utama? Bagi pasar keuangan, langkah ini mungkin dipandang positif karena dianggap menunjukkan disiplin fiskal. Namun, bagi rakyat kecil, narasi “keberlanjutan energi” tidak akan terdengar merdu jika tidak dibarengi dengan jaring pengaman sosial yang kuat.
Pemerintah perlu melakukan lebih dari sekadar menyesuaikan harga. Diperlukan reposisi anggaran yang lebih berani—memangkas belanja non-prioritas untuk menjaga agar harga barang pokok tidak ikut “terbang” bersama kenaikan BBM. Selain itu, penguatan pasar valas domestik dan insentif bagi sektor industri yang berorientasi ekspor harus menjadi prioritas agar kita tidak terus-menerus tergantung pada arus modal asing.
Pada akhirnya, ekonomi politik bukanlah sekadar angka di papan bursa. Ia adalah tentang keberlangsungan hidup masyarakat di tingkat tapak. Kebijakan energi yang terus-menerus bergantung pada harga minyak dunia yang dikonversi ke Rupiah yang melemah hanyalah “obat penenang” sementara.
Ketahanan ekonomi yang sejati menuntut transformasi besar: kemandirian energi dan diversifikasi ekonomi yang tidak membuat kita selalu gemetar setiap kali Dolar menguat atau harga minyak global melonjak. Jika kita terus membiarkan rakyat memikul beban ini sendirian, maka yang kita bangun bukanlah ketahanan, melainkan akumulasi keresahan sosial yang sewaktu-waktu bisa meledak.
Oleh : Diq
